Dompu (EDITOR News) – Pemerintah Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, terus berusaha maksimal untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem.
Penurunan angka kemiskinan ini merupakan cermin perwujudan Dompu mashur seperti yang tertuang dalam visi dan misi pemerintahan Kader Jaelani dan Syahrul Parsan.
Sebagai langkah konkritnya, pemkab menggelar rapat koordinasi tentang penanggulangan kemiskinan di gedung PKK, Kamis (12/01/23) yang mengusung tema ‘Data kemiskinan yang berkualitas sebagai langkah strategis dalam penurunan angka kemiskinan esktrem di Kabupaten Dompu.
Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Dompu, Gaziamansyuri, dalam laporannya mengatakan, berdasarkan rilis data terakhir dari BPS pada tahun 2021, angka kemiskinan di Kabupaten Dompu sebesar 12,60 persen, dan pada tahun 2022, jumlah penduduk miskin sebanyak 33.270 jiwa dari jumlah penduduk sebanyak 239.781 jiwa atau berjumlah 12,40 persen, dengan indeks kedalaman kemiskinan sebesar 1,49 dan indeks keparahan sebesar 0,32, serta garis kemiskinan (Rp/Kap/bulan) sebesar 404.413 ribu rupiah. Artinya pada tahun 2022 terjadi penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 0,20 %.
Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap lambatnya penurunan angka kemiskinan selama ini sambungnya adalah kurang tepatnya data sasaran dalam pelakasanaan intervensi program atau kegiatan pemerintah.
“Kita membutuhkan data yang berkualitas sebagai acuan pelaksanaan program agar program bisa terukur dan tepat sasaran,” tegas Gaziamansyuri.
Selanjutnya perlu diketahui bahwa Sekretriat TKPKD Kabupaten sudah memiliki data P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem), yaitu sebanyak 18.669 KK, namun diakui data tersebut berdasarkan hasil analisa, masih dikategorikan belum valid.
Sejalan dengn itu, dia kemukakan bahwa Wakil Gubernur NTB selaku ketua TKPKD dalam rakor TKPKD tanggal 29 Desember 2022 dan surat BPKP Perwakilan Provinsi NTB telah mendorong Kabupaten/Kota untuk melakukan penetapan dan sasaran meluarga miskin ekstrem serta penyusunan program dan kegiatan dalam rangka mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem pada rencana kerja dan rancangan APBD tahun 2023.
Kemudian, adapun upaya yang perlu dilakukan untuk menetapkan data P3KE yang valid adalah melalui MusDes/MusKel dan verifikasi dan validasi data (verval) data P3KE. Sedangkan pelaksanaan Musdes telah diatur didalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI 16 tahun 2019 tentang Musyawarah Desa.
Menurutnya, ada 3 strategi kebijakan untuk melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat yaitu :
1) Pengurangan beban pengeluaran masyarakat.
2) Peningkatan pendapatan masyarakat, dan
3) Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.
Terhadap strategi tersebut di atas, tim sekretariat TKPKD sedang melakukan sinkronisasi dengan seluruh OPD yang terkait dengan kemiskinan ekstrem meliputi : Program/kegiatan/sub kegiatan; Uraian sasaran kinerja; Uraian indikator kinerja, dan anggarannya yang menyasar pada penanganan kemiskinan ektrem pada tahun 2023 sehingga kedepan program/kegiatan tersebut diharapkan akan menyasar pada data P3KE yang sudah divalidasi.
Hal yang membanggakan ia ungkapkan untuk pelayanan kesehatan masyarakat yang didaftarkan oleh Pemda Dompu ke program JKN-KIS yang dikelola oleh BPJS Kesehatan pada saat dilakukan pendaftaran maka akan langsung aktif untuk dapat mengakses layanan kesehatan di fasilitas kesehatan dikarenakan Kabupaten Dompu sudah mencapai 98 % kepesertaan JKN-KIS (UHC Non Cut Off) dari total penduduk 254.190. Artinya orang miskin yang tidak memiliki kartu BPJS dapat pelayanan langsung di rumah sakit atau Puskesmas dengan syarat membawa surat keterangan miskin dari Desa/kelurahan dan keterangan sakit dari tempat rawat inapnya untuk selanjutnya diterbitkan surat pengantar dari Dinas Sosial ke BPJS dimana BPJS akan langsung mengaktifkan atau mencetak kartu BPJS.
Sebagai penutup laporannya, Kepala Bappeda sampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan rakor ini terselenggara atas kerjasama antara Bappeda dan Litbang bersama Dinas Sosial dengan moto “Kerja Bersama, Hapus Kemiskinan“.
Rapat ini dihadiri oleh Wakil Bupati Syahrul Parsan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, pimpinan OPD terkait, Camat se- Kabupaten Dompu, dan elemen penting lainnya. (/*).
